Setelah tinggal sejak tahun 1971, warga Kampung Pilar terancam terusir dari rumah mereka sendiri karena sengketa tanah. Beberapa poin permasalahan yang dibahas pada Dipotalk kali ini adalah: 1. Terbitnya 2 SHM pada tahun 1998 yang batas-batasnya berbeda

Pada LBHJ 101 #04 ini, kami menceritakan secara singkat sejarah Bantuan Hukum Struktural. "LBHJ 101" adalah rangkaian podcast yang menceritakan hal-hal mendasar terkait Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Digagas dan diproduksi oleh Divisi Kampanye LBH Jakarta

Pada LBHJ 101 #03 ini, kami menceritakan secara singkat bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum gratis beserta syarat-syarat pendampingannya. "LBHJ 101" adalah rangkaian podcast yang menceritakan hal-hal mendasar terkait Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

LBH Jakarta akan menggugat swastanisasi air yang dilakukan oleh pemerintah.  "Harus ada langkah hukum yang ditempuh, kita menggugat negara khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa kemudian melakukan swastanisasi air lagi, tanpa bertan

UU Pilkada 10/2016 melegitimasi hadirnya Penjabat atau PJ Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga Pilkada serentak 2024. Setidaknya akan ada 101 PJ yang diangkat pada tahun 2022 atau total akan ada 282 Kepala Daerah yang diangk

Kasus Rusunawa Marunda dan PT KCN menggambarkan bahwa bahkan sebelum adanya UU Cipta Kerja penerbitan dokumen AMDAL dan proses pemantauan oleh pemerintah sudah penuh dengan kekacauan. Walaupun PT KCN memiliki dokumen AMDAL, operasional proses bongkar muat

Pada LBHJ 101 #02 ini, kami menceritakan secara singkat sejarah pendirian LBH Jakarta terutama tentang peran Adnan Buyung Nasution dan Peradin, serta keterlibatan Ali Sadikin pada masa-masa awal pembentukan LBH Jakarta. "LBHJ 101" adalah rangkaian podcast

"LBHJ 101" adalah rangkaian podcast yang menceritakan hal-hal mendasar terkait Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.  Digagas dan diproduksi oleh Divisi Kampanye LBH Jakarta, "LBHJ 101" akan terus hadir menyampaikan cerita secara berlanjut dan menjawab pert

Mengenai alur tahapan pelaporan kasus tindak pidana perburuhan dalam  sistem peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.  Termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaporan tindak pidana  perburuhan. Selanjutnya juga ditera

Mengenai pembelajaran kasus penegakan pidana perburuhan yang pernah  terjadi, baik yang ditangani LBH Jakarta maupun kasus-kasus lain.